Kurang dari Setahun, ‘Andalan Hati’ Sulsel Ukir Sejarah: Ekonomi Melesat 5,01%, Kemiskinan Terendah Sejak 2020.

SUARATANEWS.ID-MAKASSAR

Tahun 2025 menandai fase awal pemerintahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kurun waktu belum genap satu tahun masa kepemimpinannya, duet “Andalan Hati” berhasil menampilkan capaian kinerja signifikan yang menunjukkan arah pembangunan yang terukur, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Capaian tersebut merupakan turunan langsung dari visi pembangunan “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” yang berlandaskan pada tata kelola pemerintahan adaptif, partisipatif, serta berbasis bukti (evidence-based policy).

Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Sosial
Indikator makroekonomi menunjukkan kinerja yang solid. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan III 2025 mencapai 5,01% (y-on-y), menandai momentum ekspansi ekonomi yang konsisten di atas rata-rata nasional. Sektor pertanian berperan sebagai kontributor utama dengan sumbangsih 1,08% terhadap total pertumbuhan. Sementara sektor jasa—khususnya jasa keuangan, asuransi, dan akomodasi—mengalami percepatan signifikan hingga 11,82%. Sinergi kebijakan fiskal dan program pembangunan daerah mendorong dinamika positif ini, terutama melalui peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

Lebih lanjut, dampak ekonomi makro tersebut berimplikasi langsung terhadap aspek kesejahteraan sosial. Tingkat kemiskinan Sulsel per Maret 2025 turun menjadi 7,60%, atau setara 698.130 jiwa—angka terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi sosial seperti program bantuan tunai, Gerakan Pangan Murah, dan pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM.

Transformasi Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah
Realisasi program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 senilai Rp 3,7 triliun menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi dalam memperkuat konektivitas dan memperluas akses ekonomi daerah. Alokasi anggaran terbesar diberikan untuk pembangunan 1.000 km ruas jalan provinsi dan jaringan irigasi seluas 54.000 hektare, diikuti dengan pembangunan dua rumah sakit regional strategis di Gowa dan Luwu Raya. Skema pembangunan berjangka ini menggambarkan pergeseran paradigma dari project-based policy menuju development-based governance yang berorientasi keberlanjutan (sustainability-driven governance).

Kebijakan konektivitas turut diperkuat dengan inovasi moda transportasi publik seperti peluncuran Bus Trans Sulsel di kawasan Mamminasata dan pengoperasian seaplane pertama yang diinisiasi pemerintah daerah di Indonesia. Integrasi moda darat dan udara ini menjadi langkah strategis memperkuat aglomerasi ekonomi sekaligus membuka akses bagi wilayah kepulauan terpencil.

Inovasi Pelayanan Publik dan Reformasi Sosial
Pemerintah Provinsi Sulsel memperlihatkan orientasi kuat terhadap peningkatan kualitas layanan publik berbasis inklusivitas dan keadilan sosial. Program Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB) dan armada Mobile Intensive Care Unit (MICU) menghadirkan layanan kesehatan komprehensif hingga wilayah kepulauan dan perbatasan, sekaligus menjadi model desentralisasi pelayanan kesehatan berbasis mobile service.

Inovasi serupa juga tampak pada Layanan Dukcapil Bergerak (LDB) yang memungkinkan pencetakan KTP elektronik di lokasi terpencil. Program ini merupakan manifestasi konkret transformasi birokrasi digital menuju pelayanan publik yang adaptif, efisien, dan berorientasi masyarakat.
Kebijakan Sosial, Pendidikan, dan Lingkungan.

Pendekatan holistik pembangunan sosial tercermin dalam Aksi Stop Stunting yang menjangkau lebih dari 16.000 balita dan ibu hamil, serta berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 27,4% menjadi 23,3% (SSGI 2024). Di bidang pendidikan, Pemprov Sulsel menyalurkan beasiswa bagi 1.400 pelajar dan mahasiswa serta tabungan pendidikan bagi siswa disabilitas sebagai upaya memutus rantai kemiskinan struktural melalui peningkatan modal manusia (human capital investment).

Dalam konteks lingkungan, implementasi kebijakan Ekonomi Biru melalui penanaman 142 ribu mangrove dan rehabilitasi pelabuhan menunjukkan arah pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip tata kelola ruang laut nasional. Penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas penataan ruang laut terbaik menjadi pengakuan formal atas keberhasilan integrasi RTRW–RZWP3K dalam perencanaan spasial daerah.