Harga BBM Tak Kunjung Turun Meski Hambatan Distribusi Berakhir

SUARATANEWS.ID-MAKASSAR

Pasca Aksi blokade jalan dalam perjuangan masyarakat menuntut Pemekaran Luwu Tengah dan Provinsi Luwu raya, muncullah kisru baru yakni melonjaknya harga BBM yang menurut pandangan kami tidak murni akibat Blokade akses jalan Trans Sulawesi, melainkan adanya pelaku-pelaku nakal yang memanfaatkan situasi ini, perspektif kami memandang kisruh ini bukanlah pengklaiman sepihak dan tanpa pengamatan dan pertimbangan yang jelas, melainkan fakta rill lapangan.

Dapat dilihat bahwa Aksi blokade jalan telah resmi dibuka sejak 27 Januari lalu. Aktivitas masyarakat kembali berjalan normal dan jalur distribusi seharusnya sudah lancar tanpa hambatan. Namun dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) realitasnya di lapangan justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik: harga BBM masih bertahan tinggi dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan padahal suplai mobil tanki ke tiap-tiap SPBU sudah terbuka dan tanpa kendala sedikitpun, Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat-jika distribusi telah normal, lalu apa alasan harga masih dipertahankan mahal?

Maka berdasarkan fakta itu pula Muh. Luthfy Syahputra berasumsi serta menduga kuat akan praktik Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Tengah Kisruh Luwu Raya, Pemerintah harus mengambil langkah yang tegas, nyata, dan terukur dalam menyikapi persoalan BBM di Luwu Raya. Jangan sampai persoalan energi ini dijadikan instrumen cipta kondisi oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dan memanfaatkan situasi pasca aksi perjuangan Luwu Raya demi keuntungan pribadi.

Bahkan sebelum terjadinya aksi blokade jalan oleh demonstran, hampir seluruh SPBU di wilayah Luwu Raya sudah dipadati antrean panjang. Situasi tersebut mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola distribusi BBM. Ketika hambatan jalan telah dibuka dan keadaan relatif kondusif, seharusnya harga kembali normal. Namun fakta di lapangan justru memperkuat dugaan adanya praktik penimbunan dan permainan harga yang memanfaatkan kisruh dan ketidakpastian situasi.

Permasalahan harga BBM yang tidak normal ini bukanlah masalah yang begitu sulit untuk dihadapi oleh pemerintah daerah jikalau memang mereka betul-betul serius dan ingin memperjuangkan Luwu Raya secara total, mengingat tokoh-tokoh Pemerintah Daerah Luwu Raya merupakan tokoh-tokoh intelektual dan sebagian besar merupakan Mantan Aktivis dimasanya, maka dengan itu kami meminta keseriusan Pemerintah Daerah untuk menertibkan serta menindak tegas pelaku-pelaku yang coba bermain nakal di tengah perjuangan pemekaran ini.

Ketidakseriusan Pemerintah Daerah tentu akan berdampak nyata pada Rakyat kecil yang kembali menjadi pihak yang paling dirugikan. Ongkos transportasi meningkat, harga kebutuhan pokok ikut terdorong naik, sementara pendapatan masyarakat tetap stagnan. Kondisi ini semakin mempersempit ruang hidup rakyat yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya. Ironisnya, penderitaan ini justru terjadi ketika situasi sudah memungkinkan untuk pemulihan ekonomi secara normal.

Salah satu kader PKPT IPMIL Raya UNDIPA Muh. Luthfy Syahputra yang akrab dipanggil Judas, juga menilai bahwa ketegasan Pemerintah Daerah Khususnya Kabupaten Luwu Utara tidak cukup hanya dengan mengeluarkan peringatan keras sebagaimana yang kita ketahui Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengeluarkan Peringatan Keras melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) tentang peringatan keras kepada pengecer BBM yang “aji mumpung” namun sejauh ini kami menilai ketegasan ini belum sampai pada aksi langsung dan peninjauan langsung ke pelaku-pelaku pelangsir (BBM) untuk menemukan sumber permasalahannya.

Muh. Luthfy Syahputra juga mengingatkan bahwa perbuatan menjual BBM eceran tanpa izin dengan harga yang tinggi yang melampaui HET merupakan perbuatan Niaga Ilegal dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat berujung pada ancaman Penjara dan denda yang sangat besar.

Oleh karena itu, Muh. Luthfy Syahputra menuntut kejelasan, transparansi, dan ketegasan pemerintah serta aparat terkait. Pemerintah wajib mencegah dan menindak tegas pelaku penimbunan BBM yang dengan sengaja memanfaatkan situasi kisruh di Luwu Raya untuk meraup keuntungan. Jika hambatan distribusi sudah tidak ada, maka tidak ada alasan apa pun untuk membiarkan harga BBM tetap tinggi di pasaran, dalam hal ini Muh. Luthfy Syahputra juga mengajak masyarakat untuk bekerjasama mengatasi permasalahan ini dengan tidak memanfaatkan situasi dan kalau perlu masyarakat harus berani melaporkan jikalau ditemukan pelaku pengecer yang masih mejual BBM dengan harga yang tidak wajar.

Penertiban distribusi dan harga BBM harus segera dilakukan. Pengawasan di lapangan perlu diperketat agar keadilan ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya menjadi slogan semata.

BBM bukan sekadar komoditas dagang, melainkan urat nadi kehidupan rakyat. Jangan biarkan rakyat terus menanggung beban akibat kelalaian dan pembiaran. Negara harus hadir, bersikap tegas, dan memberikan solusi nyata—bukan sekadar janji.