Ketika Wali Kota Palopo Menyebut Demo Ganggu Ekonomi: Suara Rakyat Dianggap Ancaman, Keadilan Justru Diabaikan
Opini oleh Raihan Muhammad Salomba, Ketua Umum IPMIL Raya UNM

SUARATANEWS.ID-MAKASSAR

Pernyataan Wali Kota Palopo yang menilai bahwa demonstrasi pemekaran mengganggu ekonomi dan menyoroti penutupan jalan sebagai persoalan utama patut kita respons secara jernih, tetapi juga tegas. Sebab, ketika kepala daerah berbicara, yang lahir bukan sekadar opini pribadi, melainkan sikap politik yang mencerminkan cara pandang kekuasaan terhadap suara rakyatnya.

Dalam negara yang mengaku demokratis, demonstrasi bukanlah gangguan. Ia adalah alarm. Alarm memang tidak nyaman didengar. Ia berisik, mengusik, bahkan mengganggu rutinitas. Namun, alarm berbunyi karena ada sesuatu yang tidak beres. Pertanyaannya sederhana: apakah kita memilih mematikan bunyinya, atau mencari sumber masalahnya?

Ketika demo pemekaran dinilai mengganggu ekonomi, fokus perbincangan seketika bergeser. Jalan yang ditutup beberapa jam dianggap ancaman serius bagi stabilitas. Aktivitas ekonomi yang melambat sesaat dinilai sebagai kerugian besar. Namun, ketimpangan yang dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun seolah tidak mendapatkan urgensi yang sama. Di sinilah letak keganjilannya.

Mari kita berbicara dengan jujur dan dengan hati yang terbuka. Tidak ada rakyat yang turun ke jalan dengan ringan hati. Tidak ada mahasiswa, petani, atau masyarakat yang rela meninggalkan aktivitasnya hanya untuk dicap sebagai pengganggu ekonomi. Mereka turun karena merasa ruang-ruang dialog formal tidak lagi cukup menampung kegelisahan mereka.

Narasi bahwa aksi mengganggu ekonomi terdengar rasional, tetapi ia juga berpotensi mereduksi persoalan yang jauh lebih dalam. Ekonomi bukan sekadar lalu lintas yang lancar atau transaksi yang tetap berjalan hari itu. Ekonomi adalah tentang akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang dekat dan memadai, birokrasi yang tidak menyulitkan, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan.

Jika tuntutan pemekaran lahir dari rasa tertinggal, dari jarak pelayanan yang terlalu jauh, dari ketimpangan yang terus dirasakan tanpa solusi nyata, maka sesungguhnya itulah gangguan ekonomi yang paling nyata. Potensi daerah terhambat. Peluang usaha tidak berkembang maksimal. Anak-anak tumbuh dalam keterbatasan akses. Itu adalah kerugian jangka panjang yang jauh lebih besar daripada kemacetan beberapa jam.

Menyoroti penutupan jalan tanpa membedah akar tuntutan berisiko menjadikan gejala sebagai musuh, bukan sebabnya. Seolah-olah yang salah adalah suara yang keras, bukan kondisi yang melahirkannya. Padahal, suara keras sering kali lahir dari kesabaran yang sudah terlalu lama ditahan.

Saya memahami bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjaga ketertiban umum. Namun, menjaga ketertiban tidak boleh berarti mengabaikan substansi. Stabilitas yang hanya dijaga di permukaan akan rapuh. Stabilitas yang dibangun di atas keadilan dan kepercayaan publiklah yang akan bertahan.

Pemekaran wilayah memang bukan perkara sederhana. Ia memerlukan kajian komprehensif, kesiapan fiskal, dan perencanaan yang matang. Tetapi justru karena kompleks, respons yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan dialog yang jujur, bukan sekadar penegasan bahwa aksi telah mengganggu ekonomi. Rakyat berhak mendapatkan penjelasan berbasis data: apa yang memungkinkan, apa yang belum memungkinkan, dan bagaimana langkah ke depan.

Karena pada akhirnya, ekonomi yang kuat berdiri di atas rasa percaya. Dan kepercayaan tidak lahir dari pembungkaman atau penyederhanaan masalah. Ia lahir dari keberanian untuk mendengar dan merespons secara adil.

Jalan bisa kembali terbuka. Arus kendaraan bisa kembali lancar. Namun, jika rasa keadilan terus diabaikan, luka sosial akan semakin dalam dan sulit disembuhkan. Demokrasi bukan tentang keheningan. Demokrasi adalah tentang keberanian menghadapi suara rakyat, bahkan ketika suara itu terdengar keras dan mengganggu.

Jika demonstrasi dianggap gangguan semata, maka yang sebenarnya sedang terganggu adalah kualitas demokrasi itu sendiri. Dan sebagai bagian dari generasi muda yang peduli terhadap masa depan daerah, saya percaya bahwa suara rakyat bukan untuk dibungkam, melainkan untuk didengar dan dijawab dengan tanggung jawab.