Wakil Gubernur Papua Tengah Jadi Pembicara dalam International Conference Bahas Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam
Deinas Geley (FOTO:IST)
SUARATANEWS.ID-MAKASSAR
Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menjadi salah satu pembicara pada International Conference bertajuk “Rekonfigurasi Tata Kelola Sumber Daya Alam: Dinamika Politik Transformasi Menuju Kesetaraan di Papua Tengah” yang berlangsung pada 23–24 Juli 2026 di Hotel Gammara Makassar (23/7/2026), Jl. Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Makassar bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi dan institusi dari dalam maupun luar negeri, yakni Faculty of Political Science and Public Administration, Polytechnic University of the Philippines; Faculty of Law, Vellore Institute of Technology, India; Government Law College, Ramanathapuram, yang berafiliasi dengan Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, India; Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sam Ratulangi; Politeknik STIA LAN Bandung, Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia; Faculty of Administration and Finance, University of Raparin, Kurdistan-Irak; serta Institute for Research and European Studies, Makedonia Utara.
Kegiatan ilmiah bertaraf internasional tersebut menghadirkan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi, serta pengambil kebijakan untuk membahas berbagai isu strategis terkait tata kelola sumber daya alam, transformasi politik, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial.
Konferensi ini juga dihadiri oleh peserta dan delegasi dari 12 negara, yaitu Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan, sehingga menjadi ruang dialog akademik lintas negara dalam merumuskan model tata kelola sumber daya alam yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menekankan bahwa Papua Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, menurutnya, potensi tersebut hingga kini belum mampu memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia di daerah tersebut.
Ia menyampaikan bahwa paradigma pembangunan ke depan harus menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat adat, dalam proses perumusan maupun implementasi kebijakan.
“Papua Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Tantangan yang dihadapi bukan lagi sekadar bagaimana mengeksploitasi sumber daya tersebut, tetapi bagaimana memastikan hasil pengelolaannya mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi ketimpangan, serta menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Deinas, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat adat, dan komunitas internasional menjadi kunci dalam membangun tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan sekaligus mendukung percepatan pembangunan manusia di Papua Tengah.
Selain menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley juga diketahui tengah menyelesaikan studi Program Doktor pada Universitas Hasanuddin, Makassar. Keterlibatannya sebagai pembicara dalam forum internasional tersebut menunjukkan komitmennya dalam menghubungkan perspektif akademik dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan untuk mendorong lahirnya kebijakan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan.
Melalui konferensi yang berlangsung selama dua hari ini, para peserta diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi akademik dan kebijakan yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua Tengah.
