Bekies Kogoya Tawarkan Model Tata Kelola Polisentrik untuk Mitigasi Konflik Pemilu di Puncak Jaya

SUARATANEWS.ID-MAKASSAR

Model tata kelola polisentrik (polycentric governance) dinilai menjadi salah satu pendekatan yang dapat memperkuat upaya mitigasi konflik pemilu di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Gagasan tersebut dipaparkan Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Kogoya, saat mempresentasikan makalah berjudul “Polycentric Governance and Election Conflict Mitigation in Puncak Jaya, Papua, Indonesia” pada International Conference yang berlangsung di Hotel Gammara Makassar, Jl. Metro Tanjung Bunga, (23/7/ 2026).

Dalam pemaparannya, Bekies menjelaskan bahwa kompleksitas dinamika politik di Puncak Jaya membutuhkan pola tata kelola yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga melibatkan penyelenggara pemilu, lembaga legislatif, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, serta seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan stabilitas politik dan demokrasi yang damai.

Menurutnya, pendekatan polisentrik memberikan ruang bagi berbagai aktor untuk berkolaborasi dalam mencegah potensi konflik sejak dini melalui penguatan komunikasi, koordinasi kelembagaan, penyelesaian sengketa secara dialogis, serta penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Papua.

“Mitigasi konflik pemilu tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi semata. Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar proses demokrasi berlangsung aman, adil, dan menghasilkan legitimasi yang kuat di tengah masyarakat,” ungkap Bekies dalam forum tersebut.

Forum akademik internasional tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar bekerja sama dengan Faculty of Political Science and Public Administration, Polytechnic University of the Philippines; Faculty of Law, Vellore Institute of Technology, India; Government Law College, Ramanathapuram yang berafiliasi dengan Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, India; Program Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi; Politeknik STIA LAN Bandung; Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia; Faculty of Administration and Finance, University of Raparin, Kurdistan-Irak; serta Institute for Research and European Studies, Makedonia Utara.

Konferensi ini dihadiri oleh akademisi, peneliti, praktisi, serta delegasi dari 12 negara, yaitu Makedonia Utara, Thailand, Spanyol, Filipina, India, Vietnam, Irak, Yordania, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Korea Selatan. Selama dua hari pelaksanaan, peserta mendiskusikan berbagai isu mengenai tata kelola pemerintahan, transformasi politik, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan.

Selain aktif sebagai Wakil Ketua DPR Provinsi Papua Tengah, Bekies Kogoya juga tengah menyelesaikan Program Doktor (S3) di Universitas Hasanuddin, Makassar. Keikutsertaannya sebagai pemakalah pada forum internasional tersebut menjadi bagian dari kontribusi akademiknya dalam mengembangkan kajian mengenai tata kelola pemerintahan, resolusi konflik, serta penguatan demokrasi di Papua.

Melalui forum ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi ilmiah yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan mitigasi konflik pemilu yang lebih efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah Papua.